Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) mengajak keluarga-keluarga di Indonesia untuk mencegah stunting melalui refocusing keuangan rumah tangga.
“Guna mendukung percepatan penurunan stunting dan juga pencegahan stunting, saya mengajak keluarga-keluarga melakukan refocusing keuangan rumah tangga.Berdasarkan data yang ada, pengeluaran rumah tangga nomor dua terbesar adalah untuk rokok kemudian juga untuk membeli pulsa. Uang ini tidak untuk membeli ikan atau telur untuk pemenuhan gizi anak dan keluarganya,” kata Hasto Wardoyo dalam pembukaan Pameran Gelar Dagang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Graha Sedulang Setudung, Kabupaten Banyuasin, Selasa (04/07/2023).
Refocusing keuangan keluarga menurut Hasto Wardoyo, harus dilakukan, apabila tidak akan terjadi pembelanjaan untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, seperti hanya untuk mengejar prestise yang akhirnya hanya menjadi pemborosan, tidak digunakan misalnya menjadi modal usaha untuk kegiatan yang produktif seperti UPPKA atau UMKM.
Baca juga: Studi Kesehatan di Seputar Harganas: Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Stunting Belum Tertanam Baik
“Kalau dalam bahasa Jawa adalah durung pecus keselak besus artinya belum berprestasi tapi mengejar prestise. Padahal definisi kaya sebenarnya bukan tentang kebendaan tapi bagaimana kita bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama meskipun tidak bekerja”, ujar Hasto.
Kesempatan keluarga menjadi sejahtera melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Haato Wardoyo, harus dimulai sekarang karena tahun 2035 Indonesia akan meninggalkan atau tertutup peluang bonus demografi, dan pada saat itu diperkirakan akan didominasi penduduk usia tua, jangan sampai kita menua sebelum kaya.
Hasto Wardoyo menambahkan, saat ini telah terjadi perubahan terkait perkembangan teknologi, sehingga pemasaran produk hasil usaha juga harus memanfaatkan teknologi. Kemudian juga terjadi perubahan demografi penduduk, saat ini mayoritas penduduk kita adalah anak-anak muda hal ini juga menjadi pertimbangan apabila akan membangun usaha tentunya harus melihat potensi pasar ini.
UPPKA Dapat Nomor Induk Berusaha
BKKBN tengah melakukan proses perlindungan kepada kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) untuk mendapatkan legalitas atau keabsahan dalam berwirausaha bagi pelaku usaha mikro keluarga termasuk perlindungan hukum apabila kelompok kegiatan mengalami permasalahan di dalam berwirausaha.
Menurut data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) per Februari 2023, saat ini di seluruh Indonesia terdapat sejumlah 35.005 (tiga puluh lima ribu lima) kelompok UPPKA.
Baca juga: RSUI Buka Layanan Radiologi Dental untuk Masyarakat Umum
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Investasi/BKPM, Drs. Iwan Suryana, MM, menjelaskan “Nomor Induk Berusaha atau NIB menjadi salah satu legalitas bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun UMKM. Kementerian Investasi/BKPM menyambut gembira dan apresiasi para keluarga akseptor Keluarga Berencana sangat antusias untuk memiliki usaha, tentunya dengan tumbuhnya pelaku usaha di masyarakat dapat menjadi penunjang perekonomian Negara.
Melalui “Gerakan 1000 NIB (Nomor Induk Berusaha) Bagi Poktan UPPKA” yang merupakan kerjasama dengan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan Kelompok UPPKA diharapkan menjadi kegiatan yang inovatif, kreatif, dan adaptif dalam menjalankan usaha ekonomi produktif, sehingga dapat membentuk keluarga yang mandiri secara ekonomi.
Foto utama oleh Ketut Subiyanto dari Pexels
